Skip to Content

Keppres Asian Para Games Akan Alami Revisi

June 29, 2017 • madison

Keppres Asian Games 2018 akan segera direvisi. Hal itu dilakukan karena belum dimasukkannya Kementerian PUPERA dalam kepanitian.

Berita terbaru mengatakan kalau Keputusan Presiden Indonesia untuk ASIAN Para Games 2018 akan segera mengalami revisi. Revisi tersebut diperlukan untuk mencatumkan nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Setelah melakukan rapat bersama lintas kementerian di Kantor Kemenpora hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sore, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Gatot S. Dewa Broto menyampaikan perihal rencana bandar togel itu.

Keppres Akan Direvisi Untuk Tambahkan Kementerian PUPERA

Dalam rapat yang diadakan kemarin, juga dihadiri oleh Kementerian PUPERA, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta perwakilan dari DKI Jakarta. Gatot mengungkapkan, kalau Keppres mengenai panitia nasional penyelenggara Asian Para Games 2018 nomor 2 tahun 2016 sebenarnya telah diterbitkan di tanggal 19 Januari lalu. Tapi pada keputusan tersebut, belum ada nama Kementerian PUPERA yang diikut sertakan di dalamnya.

Hal tersebut membuat pembangunan venue menjadi sulit. Peristiwa itu terjadi diakui, karena sebelumnya fokus lebih diarahkan ke Asian Games 2018.

“Jadi tadi itu pembahasan tentang revisi Keppres dan Inpres Asian Games. Jadi Keppres Asian Para Games harus direvisi karena tidak ada nama Kementerian PUPERA di sana,” ujar Gatot.

“Saya tidak tahu. Karena saat itu memang saya sedang berat sebelah. Di tahun itu kami fokus ke Asian Games 2018, sejak dua kartu kuning dari Sheik Ahmed Al Fahad Al Sabah (Ketua Dewan Olimpiade Asia) diberikan kepada kami. Di samping semuanya sudah ada tugasnya masing-masing,” tuturnya.

Pekerjaan yang akan dilakukan, selain revisi Keppres Asian Games, Kemenpora juga sedang berusaha untuk melakukan penyempurnaan terhadap Instruksi Presiden Asian Games 2018 yang sebelumnya telah lebih dulu terbit. Penyempurnaan yang disebutkan adalah penambahan beberapa poin yang berhubungan dengan persiapan menjelang diadakannya Asian Para Games, seperti venue apa saja yang diperlukan dan harus dianggarkan. Sementara untuk Asian Games berkaitan dengan pengurangan cabang olahraga.

“Jadi Kemen PUPERA ini mau minta kepastian soal cabang olahraga yang akan dipertandingkan, karena tanpa dasar hukum mereka tidak bisa bergerak. Takutnya nanti venue yang sudah direnovasi justru tidak digunakan, karena cabang olahraganya tidak jadi dipertandingkan,” ungkap Gatot.

“Nantinya, Inpres untuk Asian Games dan Asian Para Games akan menjadi satu. Makanya, ini konsepnya penyempurnaan bukan revisi. Sebab dalam Inpres tidak ada kata revisi seperti Keppres,” tambah Gatot.

Sebelumnya, Kepanitiaan Asian Games 2018 Dianggap Gemuk

Sementara itu beberapa waktu lalu, menurut Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, susunan kepanitiaan di Keputusan Presiden mengenai Asian Games 2018 terlalu gemuk, sehingga pemerintah memiliki rencana untuk melakukan revisi.

Setelah melakukan Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Senayan pada hari Rabu 2 Maret 2016, Imam mengatakan, “Terlalu gemuk jadi harus dirampingkan. Apalagi sekarang ada Instruksi Presiden”

“Baik itu keterlibatan kementerian maupun orang-orang di dalamnya. Maka itu Keppres akan direvisi. Kami sudah siapkan proses perampingannya dan akan segera diajukan kepada Presiden RI (Joko Widodo),” tambahnya.

Selain adanya revisi Keppres, bapak menteri juga turut mempertimbangkan untuk membuat payung hukum baru untuk proses persiapan Asian Games 2018. Hal itu karena payung hukum yang ada sekarang, menurut Komisi X, hanya mencakup pekerjaan fisi. Sementara payung hukung untuk pembiayaan di tahun 2016 hingga 2018 belum ada.

“Ya, memang kami tadi diberi kesempatan oleh Komisi X untuk melihat apakah regulasi yang sudah keluar itu cukup atau tidak. Ada Keppres, lalu Inpres. Kalau memang sudah cukup, maka tidak perlu payung hukum lainnya,” kata Imam

“Tetapi kami juga diperingatkan oleh Bapak Utut (salah satu anggota Komisi X fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), bahwa anggaran multiyear bandar bola itu hanya berlaku untuk infrastruktur. Sementara penyelenggaraan dan kepanitiaan harus ada regulasinya. Jadi kalau regulasi yang sudah ada cukup, ya menurut saya tidak perlu embuat regulasi baru.”

Categories: berita bola, bulu tangkis